Mutasi PNS, Wali Kota Mojokerto Sebut Ada Rumor Jual-Beli Jabatan

Category : Berita
Mutasi PNS, Wali Kota Mojokerto Sebut Ada Rumor Jual-Beli Jabatanby Latedon.Mutasi PNS, Wali Kota Mojokerto Sebut Ada Rumor Jual-Beli JabatanMojokerto – Keinginan Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus untuk membongkar praktik jual-beli jabatan pada mutasi 511 PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto ternyata belum membuahkan hasil. Dia mengaku baru sebatas mendengar rumor adanya jual-beli jabatan pada mutasi massal tersebut. Pelantikan, pengukuhan, serta pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas serta pelaksana di Pemkot Mojokerto di […]

Mojokerto – Keinginan Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus untuk membongkar praktik jual-beli jabatan pada mutasi 511 PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto ternyata belum membuahkan hasil. Dia mengaku baru sebatas mendengar rumor adanya jual-beli jabatan pada mutasi massal tersebut.

Pelantikan, pengukuhan, serta pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas serta pelaksana di Pemkot Mojokerto di gelar di GOR Seni Majapahit selesai salat Jumat, (30/12/2016).

” Jumlah pegawai yang dimutasi 511 orang, terlebih eselon 4 serta 3. Ini adalah amanat PP 18 tahun 2016 mengenai SOTK (susunan organisasi tata kerja). Karena ada perubahan susunan organisasi di Pemkot, jadi kami miliki keharusan isi personalia yang telah kami tentukan lewat perda ataupun perwali, ” kata Mas’ud pada wartawan.

Disinggung berkaitan gosip praktek jual-beli jabatan, Mas’ud tidak menolaknya. Cuma saja, selama ini Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli yang dia minta untuk membuka praktek haram itu belum juga lakukan tangkap tangan.

” Hingga hari ini dengan resmi belum juga (ada temuan jual-beli jabatan), masih tetap berbentuk isu, ” katanya.

Pada saat itu, Mas’ud juga menolak mutasi PNS dengan massal ini jadi langkah taktis untuk memuluskan pencalonan dianya dalam Pilwali 2018. Dia juga menyanggah ada gosip keinginan jabatan pada dianya. Menurutnya, sistem mutasi petinggi lewat saran setiap SKPD serta digodok oleh Tubuh Pertimbangan Jabatan serta Kepangkatan (Baperjakat) sesuai sama ketetapan.

” Ini kan amanah, tidak bisa disuruh. Diberi, lakukan dengan baik. Tak ada hubungannya dengan politik, saya itu yang perlu kerja, ” tegasnya.

Mas’ud menerangkan, mutasi petinggi dikerjakan sekalian untuk isi sebagian Unit Kerja Piranti Daerah (SKPD) yang telah dirombak. Salah satunya Dinas Koperasi Perindustrian serta Perdagangan dirubah jadi Dinas Perindustrian serta Perdagangan, Disnakertrans dirubah jadi Dinas Koperasi Usaha Mikro serta Tenaga Kerja. Tubuh Pemberdayaan Orang-orang (BPM) dihapus karena Kota Mojokerto tidak tak memiliki desa.

Dishub Kominfo dipisah jadi Dinas Perhubungan serta Dinas Komunikasi serta Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dipisah jadi Dinas Pekerjaan Umum serta Pengaturan Ruangan serta Dinas Pemukiman Prasarana serta Lokasi, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dimerger dengan Dinas Kebersihan serta Pertamanan (DKP) jadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Diluar itu, sebagian SKPD dinaikkan eselonnya. Seperti Satpol PP jadi Dinas Satpol PP, Kantor Arsip serta Perpustakaan jadi Dinas Arsip serta Perpustakaan, Kantor Service Perizinan Terpadu (KPPT) jadi Tubuh Service Perizinan Satu Pintu. Asisten Setda yang sampai kini cuma dua, ditambah bagian Administrasi serta Kesra. Sesaat staf pakar dari empat jadi tiga dengan menghapus Bagian Pembangunan.

” SKPD baru karena kita tidak miliki biaya untuk lelang jabatan di 2016, jadi dikerjakan di tahun 2017, jadi kami kosongkan, kami Plt. Termasuk juga lembaga yang naik eselon, ” terangnya.

Dengan perombakan susunan organisasi Pemkot Mojokerto ini, Mas’ud mengharapkan tahun 2017 kelak juga akan menjangkau berhasil service umum, infrastruktur, Kamtibmas, Adipura, serta memperoleh predikat lumrah tanpa ada pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dari audit BPK.

Baca Juga: Contoh Surat Mutasi

” Yang dilantik saat ini, 3 Januari 2017 harusnya tancap gas. Infrastruktur harusnya diolah. Maka dari itu didalam hal semacam ini kita merujuk pengadaan barang serta jasa mesti prosedural, kwalitas mesti dipenuhi, tak ada markup serta kerugian negara, pas saat, serta dapat dipertanggungjawabkan, ” tandasnya.

Di konfirmasi terpisah, Ketua Satgas Saber Pungli Kota Mojokerto, Kompol Hadi Prayitno menyebutkan masih tetap lakukan penyelidikan pada sistem mutasi jabatan di Pemkot Mojokerto.

” Berkaitan itu kami masih tetap lidik. Ke depan kami juga akan mengarah service umum yang riskan berlangsung pungli, ” cetusnya.

Related Posts